Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar kegiatan Orientasi Manajemen Kebencanaan Bagi Pengambil Keputusan Strategis Provinsi Sulawesi Barat Untuk Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Beserta Seluruh Pimpinan Daerah Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yang dihelat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Rabu (27/9).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M, dalam sambutan pembukaan, Suharyanto mengatakan kegiatan ini sebagai langkah awal pemerintah untuk meningkatkan mitigasi di masa akan datang.
“Sepanjang dua tahun ini paling banyak bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Barat. Waspada habis kekeringan, mungkin di Januari kembali lagi menghadapi banjir dan tanah longsor,” ucap Suharyanto.
“Pertemuan ini bukan hanya membahas indeks risikonya saja, tapi bagaimana mitigasinya apa langkah-langkah yang dilakukan, ketika musim hujan terjadi di 2024 kita sudah siap, artinya kita bekerja,” imbuhnya.
Suharyanto menjelaskan, bencana yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Barat hendaknya dijadikan pembelajaran agar ke depan dapat mengurangi dampak dari bencana itu sendiri.
“Gempa sudah dua kali kejadian di tahun 2021 dan 2022, walaupun 2022 tidak sebesar seperti 2021, tetapi ingat ada sejarah gempa di Sulawesi barat. Kita tidak minta akan terjadi lagi, tapi ketika terjadi kita harus sudah siap,” tutur Suharyanto.
“Salah satunya bangunan harus tahan gempa, karena Sulawesi Barat rawan gempa, pemerintah daerah harus memperhatikan pada saat membangun bangunan baru kaidah tahan gempanya betul-betul diikuti,” imbuhnya.
Kemudian dirinya mengungkapkan, pemerintah daerah harus terlibat dari tiap fase penangganan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat, seperti sering melakukan simulasi sesuai dengan karakter bencana di wilayahnya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat bencana dan implimentasi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat.
“Peran pemerintah dalam fase kesiapsiagaan, harapanya bupati masing-masing memahami potensi bencana. Kemudian fase tanggap darurat, agar tidak ragu-ragu dalam menentukan status siaga darurat,” pungkas Suharyanto
Pada kesempatan ini Kepala BNPB memberikan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 500 juta rupiah. Kemudian kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar masing-masing sebesar 250 juta rupiah.
Selanjutnya para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber tentang Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana, Ancaman dan Pengurangan Risiko bencana, Manajemen Tanggap Darurat, dan Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana.
Sumber : BNPB
