Kegagalan usulan pemekaran Provinsi Sulawesi Timur telah menjadi topik hangat di berbagai diskusi publik.
Meskipun demikian, Sulawesi Timur memiliki berbagai potensi yang tak bisa diabaikan, baik dari segi ekonomi maupun budaya.
Pertanyaannya, apakah potensi-potensi ini cukup untuk membentuk sebuah provinsi yang berkelanjutan?
Sulawesi Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga pertambangan.
Kabupaten Morowali, misalnya, dikenal sebagai salah satu pusat produksi nikel terbesar di Indonesia.
Sementara itu, Kabupaten Tojo Una-Una dan Banggai Kepulauan memiliki potensi perikanan dan pariwisata bahari yang besar.
Potensi ini, jika dikelola dengan baik, bisa memberikan pendorong signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
Tetapi pertanyaannya adalah, apakah wilayah ini bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada pusat ekonomi lain?
Selain itu, Sulawesi Timur juga kaya akan budaya.
Dari segi etnis, terdapat berbagai suku seperti Moronene, Saluan, dan Balantak yang masing-masing memiliki budaya dan tradisi unik.
Festival budaya, tarian, dan musik tradisional adalah bagian dari kekayaan yang bisa menjadi daya tarik tersendiri.
Etnis dan budaya yang beragam ini seharusnya bisa menjadi salah satu alasan keberlanjutan sebuah provinsi baru’
Namun, potensi saja tidak cukup.
PP 78 Tahun 2007 menekankan pentingnya infrastruktur dan pelayanan publik sebagai kriteria utama dalam pemekaran wilayah.
Di Sulawesi Timur, beberapa kabupaten masih kesulitan dalam hal akses kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi dan budaya akan sulit dikembangkan.
Salah satu faktor lain yang juga krusial adalah dukungan dari masyarakat.
Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, hanya sekitar 55 persen masyarakat Sulawesi Timur yang mendukung pemekaran.
Selain itu, aspek administratif dan kelembagaan juga harus disiapkan matang-matang.
Secara umum, Sulawesi Timur memang memiliki potensi ekonomi dan budaya yang bisa diandalkan.
Namun, ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan, seperti infrastruktur, dukungan masyarakat, dan kesiapan administratif.
Pemekaran bukanlah suatu hal yang bisa dilakukan sembarangan. Ini adalah keputusan serius yang memerlukan kajian mendalam.
Meskipun Sulawesi Timur belum memenuhi beberapa kriteria, potensi ekonomi dan budayanya tetap menjadikan wilayah ini layak untuk mendapat perhatian lebih.
Pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu bersama-sama melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan apakah pemekaran bisa menjadi langkah yang membawa manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jika benar dilakukan, pemekaran wilayah bisa menjadi langkah strategis yang membuka peluang baru dan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Sulawesi Timur.
Namun, ini memerlukan langkah yang hati-hati, dengan pertimbangan yang komprehensif dari berbagai aspek.
Diulas sebelumnya, proses pemekaran wilayah telah menjadi agenda publik yang menarik dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.
Meskipun banyak usulan pemekaran, tak sedikit yang gagal memenuhi syarat menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007.
Salah satunya adalah usulan pemekaran Provinsi Sulawesi Timur.
Meskipun Sulawesi Timur menawarkan potensi ekonomi dan budaya, usulan ini gagal karena beberapa alasan krusial.
PP 78 Tahun 2007 menetapkan kriteria luas wilayah sebagai salah satu syarat utama.
Beberapa kabupaten di Sulawesi Timur yang diusulkan, termasuk Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una, gagal memenuhi kriteria ini.
Source : PALPOS
